Menuju Bangsa Yang Lulus

Departemen Pendidikan Nasional dalam sorotan. Besarnya persentase kelulusan ujian nasioanl (unas) tak meredakan kritik tajam kepada institusi itu. Para pembela siswa yang tak lulus menuntut unas ulang. Namun Mendiknas Bambang Sudibyo, didukung Wakil Presiden Jusuf Kalla, sudah menyatakan tidak.

Memang menyedihkan melihat para siswa tidak lulus. Terlebih bila mereka dianggap berprestasi, misalnya lewat olimpiade keilmuan, ternyata tak bisa melampaui standar nilai unas yang hanya 4,25. Tapi, itulah konsekuensi ujian. Dalam ujian apapun, ada risiko tidak lulus. Keinginan lulus semua lewat ujian tanpa standar ibarat berkompetisi sepak bola tanpa risiko degradasi. Atau, ibarat main bola tanpa gawang. Pasti tak akan ada semangat memacu diri dalam situasi semacam itu.

Memang, segala aspek pendidikan di Negara ini perlu pembenahan, seperti ditegaskan dalam Jati Diri Koran Indopos (Jum'at, 23 Juni 2006). Salah satu pembenahannya ialah menerapkan standar yang kian baik. Karena nilai itu secara formal diukur dengan angka, perlu standar tersebut kian meningkat.

Bila kita pikir lebih dalam, standar nilai 4,25 itu sudah sangat rendah. Bila di perguruan tinggi, itu setara dengan nilai D. Nilai D tidak lulus, tapi di ujian nasional lulus. Jadi, standar ujian nasional itu sudah sangat rendah. Sebagai bangsa, kita sudah "merendahkan" standar pendidikan kita dengan nilai yang sangat minimum.

Menurunkan standar lagi, misalnya menjadi 4,1, mungkin menyenangkan para siswa dan para guru. Pemerintah juga bisa senang karena presentase ketidak-lulusan bisa diperkecil lagi. Gejolak dan reaksi bisa tidak sesengit sekarang. Everyone happy.

Tetapi, jelas ini kian menjauhkan pendidikan bangsa dari keharusan meningkat. Seharusnya, standar justru dinaikkan hingga minimal menjadi 5,5 (kalau dibulatkan jadi 6, berarti lulus). Kalau bisa, makin tinggi lagi agar bisa menjadi bangsa B atau bahkan A. Bangkit dari standar "bangsa tidak lulus" menjadi "bangsa lulus" memang memerlukan pengorbanan.

Suka atau tidak suka, degan cara inilah, salah satu di antaranya kita mengukur keberhasilan pendidikan secara kognitif. Koran Indopos, jelas juga memandang penting ukuran kuantitaif secara afektif dan psikomotorik (Jati Diri Koran Indopos - Jum'at, 23 Juni 2006). Tapi, untuk ukurang angka-angka nilai itu, yang memang sudah menjadi konvensi, harus semakin baik.

Tuntutan standar, yang kian tinggi itu juga demi kepentingan bangsa dan anak-anak kita. Tak hanya untuk kancah global, tetapi demi meningkatkan grade mereka dalam persaingan dalam negeri. Kerja keras dalam persaingan harus ditanamkan, tidask hanya diberi kemudahan yang melenakan. Ingat, kesiapan menerima risiko termasuk juga bagian dari pendidikan.

Pelajaran terpenting juga : Orang tua harus terlibat lebih intens terhadap proses pendidikan anak. Tak hanya menyerahkan sepenuhnya kepada sekolah. Mereka harus memperbarui kedekatan hubungan dengan anak-anak agar mereka selalu punya motivasi untuk suskses dalam pendidikan. Dengan begitu, orang tua tidak hanya cemas saat ujian nasional datang, tanpa menyelami proses pendidikan anaknya. Semoga ujian nasional kali ini juga membawa pencerahan kepada orang tua.

Memang, pembenahan harus dilakukan di berbagai bidang oleh pemerintah. Terutama dalam aspek pelaksanaan ujian yang ditengarai banyak memancing kecurangan kolektif antara siswa yang didukung guru. Setiap system memang ada kelemahan. Yang penting, memperbaikinya terus menerus.

Di lain sisi, tuntutan ujian nasional ulang mungkin belum akan mereda. Tapi, kalau dituruti, akankah tidak memperkuat kesan bahwa pemerintahan SBY memang peragu, seperti kerap dikemukakan pengkritiknya? Ketegasan itu berisiko, terlebih lagi ketidak-tegasan.
(Koran Indopos, Senin, 26 Juni 2006)