Ujian Nasional Tak Lagi Diserahkan ke BSNP

Meski masih tetap diadakan, ujian nasional (UN) akan direvisi. Penyelenggaranya mungkin bukan lagi BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan) seperti sebelumnya. Kelak dibentuk lembaga baru yang kini masih dikaji lebih lanjut.

"Ini untuk menghidari fungsi ganda BSNP. Sebagai pengembang, pemantau, dan penilai standar, masak BSNO juga menjadi penyelenggara. Hal itu menyalahi prinsip berdirinya BSNP," kata Kepala Pusat Informasi dan Humas Depdiknas Bambang Wasito Adi.


Depdiknas juga tidak mungkin diserahi tugas tersebut. Masalahnya, tugas Depdiknas sebenarnya adalah mencari, mengelola, dan menguji siswa. Oleh karena itu, sebenarnya, kepentingan Depdiknas adalah meluluskan murid sebanyak-banyaknya. Bila uN diserahkan Depdiknas, dikuatirkan jumlah lulusannya 100 persen terus.

Bambang menyebutkan, rakornas pendidikan pekan lalu merekomendasikan perlunya sebuah lembaga pengujian pendidikan nasional (LPPN). Ini merupakan lembaga professional yang memilki otoritas dalam penyelenggaraan UN. Lembaga itu didukung tenaga professional, inovasi yang terus menerus dalam metodologi ujian, teknologi ujian yang mutakhir, serta manajemen ujian yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Dia menjelaskan, LPPN tersebut bisa diibaratkan LIPI, LAN, dan sejumlah lembaga negara Independen lainnya. Untuk mengatasi disparitas kemampuan siswa, terutama antara daerah terpecil dan perkotaan, Depdiknas mengategirikan kualitas sekolah dan siswa dalam termin, A, B, dan C. UN pun disesuaikan dengan kemampuan siswa dan sekolahnya tersebut. "Kami akan memberikan soal ujian dengan level B," jelasnya.

Kendati demikian, kategori itu diharapkan lenyap dalam 10 tahun mendatang. Lima tahun pertama, sekolah kategori C harus meningkat ke B dan yang B menjadi A. Demikian juga lima tahun berikutnya. Dengan demikian, 10 tahun yang akan datang, semua sekolah sudah mempunyai standar yang sama.

Bambang optimis hal itu tercapai. Sebab, nanti juga ada insentif lebih bagi guru yang mengajar di daerah terpencil. "Guru di daerah terpencil bakal menikmati gaji yang paling besar. Hal ini diharapkan untuk merangsang para guru terbaik agar mau mengajar di daerah terpencil," pungkasnya. (Sumber Harian Indo Pos – Selasa, 22 Agustus 2006)